Tutup Iklan
ObatKolesterol
  
login Register
Jangan Menunggu Berdampak Seperti Kasus Ahok, Polisi Diminta Merespon Cepat

Jangan Menunggu Berdampak Seperti Kasus Ahok, Polisi Diminta Merespon Cepat

9 Agustus 2017 | Dibaca : 1152x | Penulis : Zeal

Beberapa waktu yang lalu, Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR RI, Viktor Laiskodat, menyampaikan pidato yang cukup menimbulkan kontroversi publik. Bagi sebagian besar kalangan, hal ini karena pidato yang disampaikannya dinilai provokatif. Namun, alih-alih mengakui kesalahan, Viktor sampai saat ini enggan minta maaf, bahkan Partai Nasdem pun cenderung membela kadernya tersebut.

(baca juga: Presiden PKS : Surya Paloh harus Copot Victor dari Jabatan Poliitik)

Hal ini pun diungkapkan oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) DPDRI, AM Fatwa. Fatwa turut menyesalkan atas sikap Nasdem yang seolah membela Viktor tersebut.


"Menyayangkan sikap Partai Nasdem yang ngotot membela kadernya, Viktor Laiskodat yang nyata-nyata berpidato dengan nada provokatif," ujar Fatwa dalam akun Twitter @AMFatwa, Selasa (8/8)

Fatwa yang juga merupakan mantan wakil ketua MPR RI ini Mantan Wakil Ketua MPR ini juga mengingatkan kepada Bareskrim agar bertindak dengan cepat dalam merespon laporan terkait pidato ketua Fraksi Nasdem tersebut. Lanjutnya, jangan sampai hal ini kembali menyulut gelombang protes masyarakat.

"Di sisi lain, polisi perlu segera merespons kasus ini agar tidak menimbulkn efek eskalasi yang lebih besar seperti dulu yang terjdai pada kasus Ahok," ucapnya.

(Baca juga: Victor Laiskodat di Laporkan Gerindra dan PAN ke Polisi, Sebut Ujaran Kebencian)

***
Berikut isi pidato Viktor:

Kelompok-kelompok ekstremis ini ada mau bikin satu negara lagi, dong tidak mau di negara NKRI, dong mau ganti dengan nama negara khilafah. Negara khilafah itu berarti ... (bahasa daerah) dengan NKRI. Ada sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara khilafah. Dan celakanya partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya ini kelompok ini ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor 1 Gerindra. Partai nomor dua itu namanya Demokrat. Partai nomor tiga namanya PKS. Partai nomor empat namanya PAN. Situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran, intoleran itu ... (suara tidak terdengar jelas) intoleran. Yang dong suka orang lain, dong suka .... (suara tidak jelas)

Jadi catat baik-baik, yang calon bupati, calon gubernur, calon DPR yang dari partai tadi tersebut, kalau tusuk tertusuk tumbuh untuk sampeyan pilih itu, maksudnya pilih supaya ganti negara khilafah.

Mengerti dengan khilafah? Semua wajib salat. Semua lagi yang di gereja, mengerti? Mengerti? Negara khilafah tidak boleh ada perbedaan, semua harus salat.

Saya tidak provokasi, nanti orang timur yang nanti, nanti negara hilang kita bunuh pertama mereka sebelum kita dibunuh. Ingat dulu PKI 1965? Mereka tidak berhasil kita eksekusi mereka. Gue telepon lu punya ketua umum di sana, suruh you jangan tolak tolak itu perppu yang melarang untuk perppu nomor 2 tahun 2017 (prokprokprok). Duduk di sini dari partai apa nih? Nah oli tamoes.. tau oli tamoes, tadi masih di Gerindra... (bahasa daerah).

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Dovizioso :  "Ini Normal, Bagi Saya Penting Untuk Menjaga Kaki Tetap di Tanah dan Bersikap Rendah Hati"
28 Maret 2018, by Rachmiamy
Pembalap tim Ducati Corse asal Italia, Andrea Dovizioso menutup MotoGP 2017 dengan hasil yang cukup memuaskan. Pembalap berusia 32 tahun tersebut menempati ...
pembacokan
12 Juli 2017, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Terkait kasus yang menimpa pakar IT ITB, Hermansyah, polisi menangkap dua pria yang diduga terlibat. Proses penangkapan terjadi di daerah ...
6 Mitos Kesehatan yang Tidak Benar
22 Juni 2018, by Retno Indriyani
Tampang.com - Mitos sering dipercaya banyak orang secara turun temurun. Mitos dipercaya karena disampaikan dari mulut ke mulut dan dapat berupa nasihat, ...
Tips Menghindari Hoax dan Menjadi Warganet yang Bijak
6 Maret 2018, by Jenis Jaya Waruwu
Tidak bisa dipungkiri kehadiran internet dan sosial media di ranah kehidupan manusia membuat akses berbagai informasi menjadi sangat mudah bahkan tanpa batas ...
KPK Tegaskan OTT Terhadap Kalapas Sukamiskin Telah Sesuai Undang-Undang
23 Juli 2018, by Jenis Jaya Waruwu
Terkait penangkapan Kalapas Sukamiskin dengan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief menegaskan bahwa pihaknya memiliki ...
Berita Terpopuler
Polling
Vote untuk Presiden 2019-20124
#Tagar
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
glowhite