Tutup Iklan
SabunPemutih
  
login Register
DPRD Bandung Barat Pertanyakan Kinerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Kontrak Pemkab Bandung Barat

DPRD Bandung Barat Pertanyakan Kinerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Kontrak Pemkab Bandung Barat

16 November 2017 | Dibaca : 852x | Penulis : Admin

Tampang.com  – Legislator Bandung Barat meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi kinerja pegawai honorer atau tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Pemkab Bandung Barat (KBB).

 

Ketua Komisi II DPRD KBB Dadan Supardan mengatakan, evaluasi dilakukan guna mengetahui terkait produktivitas kinerja yang dilakukan oleh para TKK sampai akhir tahun ini.

 

"TKK ini kan tujuannya bisa membantu ASN dalam menjalankan seluruh tugas dan program yang direncanakan. Untuk itu, kami minta dilakukan evaluasi sejauh mana kontribusi TKK selama ini," ujar Dadan di Padalarang, kemarin (14/11)

 

Dadan mengungkapkan, hampir setiap tahun jumlah TKK di KBB terus bertambah. dia mempertanyakan sampai sejauh mana keberhasilan dan dampak positif dari TKK tersebut.

 

"Jangan sampai, TKK terus bertambah tapi kontribusinya tidak signifikan. Karena setiap tahun kita anggarkan cukup besar untuk gaji dan biaya TKK ini," terangnya. 

 

Meski begitu, pihaknya sangat mendukung keberadaan TKK ini. Bahkan diapun meminta pemerintah daerah bisa mengkaji kelayakan gaji para TKK tersebut.

 

"Ke depan harapannya gaji TKK itu bisa disesuaikan dengan upah minimun regional di KBB, itu standar minimalnya. Apalagi, saya tahu, TKK ini bekerja dari mulai pagi itu bisa sampai malam," ujarnya.

 

Dadan menuturkan, saat ini DPRD akan melakukan pembahasan dengan eksekutif terkait produktivitas dan kontribusi dari keberadaan TKK.

 

Dia berharap, ke dapan TKK ini bisa meningkatakn kinerja dalam upaya membatu pemerintah daerah.

 

"TKK harus bisa berkontribusi memberi peningkatan layanan bagi pemerintah daerah," katanya.

 

Lebih lanjut Dadan menjelaskan, bahwa pemerintah daerah pun mengevaluasi kelayakan honorarium. Apalagi, Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) telah memberikan peringatan terkait tidak boleh adanya honorarium ganda, terkait pengadaan barang dan jasa.

 

"Walaupun perlu ada penyesuaian APBD, namun itu perlu ada kajian kembali pembiayaan honorarium," katanya.

 

Seperti diketahui, jumlah PNS di Kabupaten Bandung Barat saat ini sekitar 9500 orang, sebagian besar di antaranya merupakan tenaga pendidik dan kesehatan.

 

Adapun PNS yang bertugas di kantor Pemkab Bandung Barat di Ngamprah, jumlahnya sekitar 2000 orang. Untuk jumlah TKK yang ada di lingkungan Pemkab Bandung Barat kurang lebih mencapai 2000 orang.

 

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Inilah 6 Hal Tak Terduga Pemicu Perceraian
9 Maret 2018, by Slesta
Tampang.com – Tidak jarang saat ini banyak terjadi perselingkuhan didalam sebuah hubungan antar pasangan. Cukup banyak penyebab daripada perceraian yang ...
Rakyat Tidak Puas dengan Program Bedah Rumah Pemprov DKI
6 Juli 2017, by Retno Indriyani
Tampang.com - Program bedah rumah di Cilincing menuai beragam komentar dari warga. Tak semua berkomentar positif namun ada pula yang berkomentar negatif ...
your lie in april
11 Juli 2017, by Dika Mustika
Dikisahkan ada seorang pelajar yang jago bermain piano yang bernama Kousei Arima (Kento Yamazaki). Sejak kecil ia selalu mengikuti berbagai kompetisi dan ...
pete dragon
21 April 2017, by Ayu
Film Pete's Dragon dapat diibaratkan sebagai angin sepoi yang berhembus di tengah teriknya matahari. Dirilis oleh Disney pada musim panas di ...
yogurt
11 Juli 2017, by Yusuf Nugraha
POSISI MARKETING & PROMOTION Deskripsi pekerjaan: - Menetapkan strategi & rencana program marketing & promosi untuk mencapai target ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
SabunPemutih