Tutup Iklan
hijab
  
login Register
BKPPD Bekasi akan Potong Tunjangan Pegawainya yang Bolos Kerja

BKPPD Bekasi akan Potong Tunjangan Pegawainya yang Bolos Kerja

25 November 2017 | Dibaca : 628x | Penulis : Admin

Tampang.com - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) akan segera memberlakukan pemotongan uang Tunjangan Penambaham Penghasilan (TPP) bagi pegawai yang bolos kerja. Tak tanggung tanggung pegawai yang ketahuan bolos tanpa keterangan dipotong 5 persen.
  ”Pegawai yang sengaja bolos atau tidak masuk kerja tanpa keterangan akan kami potong tunjangannya sebanyak 5 persen, terang Kepala BKPPD Kota Bekasi Reny Hendrawati. Dia juga mengaku, pemberlakuan pemotongan uang tunjangan ini akan mulai diterapkan pada 2018 mendatang. 
  Pasalnya, penerapan sistem absensi juga tengah diberlakukan di tahun depan. "Pengadaan mesin sidik jarinya juga sedang kita upayakan," ujarnya. Pemotongan tunjangan ini kata Reny buntut kenaikan TPP sebesar 60 persen pada tahun 2018. Sehingga kenaikan ini harus berbanding lurus dengan kinerja pegawai. 
  ”Sekarang ini yang sudah berjalan menggunakan sistem absensi adalah dinas penanaman modal dan investasi," jelasnya. Dalam sistem absensi elektronik itu kata Reny untuk mengontrol ketertiban pegawai dalam bekerja. Bukan hanya mereka yang bolos kerja yang mendapat potongan, akan tetapi pegawai yang datang terlambat juga dipotong TPP-nya sebesar 0.25 persen.  
  ”Jadi pemotongan itu didasarkan tunjangan yang dimiliki pegawai dalam sebulan bekerja,” paparnya. 
Menurut Reny juga, sistem kehadiran pegawai elektronik ini sudah siap diterapkan. Pihaknya pun menyiapkan petunjuk teknis melalui rancangan Peraturan Walikota (Perwal). 
  Perwal ini mengatur TPP bagi staf pelaksana maupun pejabat. "Yang dimaksud TPP itu dulumya disebut Tunjangan Daerah (Tunda)," katanya. Sejauh ini kata Reny, TPP diberikan dalam dua pos anggaran. Pertama TPP statis yang selalu dibayar 40 persen di awal bulan. Dan kedua TPP dinamis yang dibayar 60 perswn pada bulan berikutnya. "Nah yang menjadi incaran pemotongan ada di TPP dimas," paparnya.
  Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri mengatakan penerapan pemotongan tunjangan itu seharusnya tidak menunggu kenaikan TPP. "Sama saja tidak ada pemotongan dong. Soalnya sudah lebih dulu dinaikan," jelasnya.
  Ketua fraksi PKB itu mengaku, banyak pegawai pemerintah daerah yang tidak disiplin saat jam kerja. Bahkan Satpol PP sering menangkap pegawai yang berkeliaran saat jam kerja. ”Padahal sudah ada bukti kenapa didiamkan sejak lama,” tandasnya. 

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

WHO: Batasi Vaksin Dengue ke Orang yang Sudah Terinfeksi
23 April 2018, by Slesta
Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan bahwa vaksin melawan demam berdarah hanya boleh digunakan pada orang-orang yang sebelumnya telah terinfeksi dengan ...
Sekjen PKB Menyambut Baik Dukungan Kader PDI-P Terhadap Cak Imin Menjadi Cawapres Mendampingi Jokowi
25 Maret 2018, by Jenis Jaya Waruwu
Pilpres 2019 semakin dekat di depan mata. Berbagai persiapan dan strategi parpol pun telah memulai pengusungan calon presiden yang akan mereka dukung di ...
Bukan di Daratan, "Salju" Ini Ada di Dasar Laut
17 September 2017, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Salju ternyata tak melulu harus berada di daratan, namun juga dapat terjadi di lautan. Salju ini berada di dasar laut ...
Presiden Jokowi Jalan Kaki 2 Kilometer Menuju Upacara HUT TNI
7 Oktober 2017, by Rio Nur Arifin
Mobil RI1 yang terjebak macet membuat Presiden Jokowi harus berjalan kaki beberapa kilometer untuk sampai di lokasi peringatan HUT TNI ke 72 tahun di Pelabuhan ...
sabun pemutih
27 September 2017, by fersy dungga
Sabun Pemutih Bokong Gelap yang Alami dan Permanen - Banyak wanita yang kurang percaya diri karena memiliki kulit bokong yang hitam. Kulit bokong yang gelap ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab