Bytedance, perusahaan induk TikTok, tengah berusaha keras agar platform media sosial yang sangat populer itu tetap bisa beroperasi di Amerika Serikat (AS) tanpa harus menjualnya.
Langkah terbaru yang diambil oleh perusahaan asal China ini adalah meminta perlakuan yang adil sesuai dengan aturan yang berlaku di Negeri Paman Sam. Ketegangan antara pemerintah AS dan Bytedance semakin meningkat, karena peraturan yang ada memaksa Bytedance untuk menjual TikTok dalam waktu yang telah ditentukan.
Menurut aturan yang diberlakukan, Bytedance diharuskan untuk menjual TikTok jika ingin tetap beroperasi di AS. Batas waktu yang ditetapkan untuk penjualan ini adalah 19 Januari 2025.
Jika hingga tanggal tersebut TikTok belum dijual, maka perusahaan asal China tersebut akan dilarang untuk beroperasi di pasar AS. Keputusan ini menciptakan ketegangan yang semakin memanas antara kedua negara dan memberi dampak besar bagi pengguna TikTok di AS serta operasi TikTok secara global.
Sebelumnya, Bytedance telah berusaha untuk menunda penerapan aturan pemblokiran tersebut. Upaya hukum ini dilakukan di Mahkamah Agung AS, di mana pengacara yang mewakili TikTok dan Bytedance berusaha agar aturan ini tidak hanya diterapkan pada TikTok, tetapi juga pada platform besar lain asal China yang beroperasi di AS. Salah satu argumen yang diajukan adalah untuk memperlakukan semua platform teknologi secara setara, tanpa diskriminasi.
Noel Francisco, pengacara yang mewakili TikTok dan Bytedance, menjelaskan bahwa aturan ini tidak seharusnya diterapkan hanya pada TikTok. Ia memberi contoh dengan menyatakan bahwa pada masa lalu, sebuah bioskop yang dimiliki oleh perusahaan AMC tidak diperintahkan untuk disensor oleh Kongres hanya karena pemerintah tidak menyukai film yang diputar di sana.
“Dulunya bioskop AMC dimiliki perusahaan AMC. Berdasarkan teori, kongres bisa memerintahkan bioskop AMC menyensor film apapun yang tidak disukai atau yang diinginkan Kongres,” kata Francisco dalam argumennya, seperti dikutip oleh CNN Internasional pada Minggu, 12 Januari 2025.
Sementara itu, pengacara lain yang mewakili para pembuat konten di TikTok, Jeffrey Fisher, mempertanyakan mengapa Kongres hanya menargetkan TikTok dan tidak melihat platform lainnya yang juga berasal dari China.
