Ia menunjukkan bahwa ada platform besar lain yang berasal dari China dan digunakan oleh jutaan orang di AS, seperti Temu, situs e-commerce yang dikatakan digunakan oleh sekitar 70 juta orang Amerika.
Fisher merasa bahwa sangat tidak adil jika hanya TikTok yang menjadi sorotan utama, sementara data pribadi pengguna dari platform lain juga bisa diakses oleh pihak China.
Fisher lebih lanjut menegaskan bahwa pengambilan data pribadi oleh platform lain juga berisiko, dan bahwa selama ini ada banyak peluang bagi China untuk mengontrol data-data tersebut. "Sangat mengherankan mengapa yang dipilih hanya TikTok saja dan tidak memilih perusahaan lain yang data pribadinya diambil dari puluhan juta orang. Selama prosesnya, tersedia juga untuk dikendalikan China," ujar Fisher dalam pembelaannya.
Regulasi yang mengharuskan Bytedance untuk menjual TikTok ini disahkan oleh Presiden AS, Joe Biden, yang merupakan seorang anggota partai Demokrat. Pemerintahannya menginginkan agar batas waktu penjualan platform tersebut dipenuhi sehari sebelum pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS pada Januari 2025.
Keputusan ini menandai titik balik dalam hubungan AS dengan perusahaan teknologi asal China, terutama yang berhubungan dengan masalah keamanan data dan ancaman terhadap privasi pengguna.
Berdasarkan undang-undang yang ada, setelah batas waktu yang ditentukan habis, ada waktu tambahan 90 hari yang memungkinkan untuk memperpanjang masa berlaku aturan tersebut. Namun, meskipun ada kesempatan untuk memperpanjang, tampaknya Bytedance tidak melakukan upaya nyata untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Hal ini menimbulkan tanda tanya besar apakah perusahaan asal China tersebut akan benar-benar mengikuti peraturan yang ada atau akan berusaha melawan keputusan pemerintah AS.
Pada akhir Desember lalu, mantan Presiden AS Donald Trump meminta agar batas waktu penjualan TikTok ditunda lebih lama. Tujuan dari penundaan ini adalah agar pemerintahannya memiliki lebih banyak waktu untuk mengejar masalah politik yang menjadi bagian dari kasus ini.
Trump merasa bahwa kebijakan ini penting untuk memastikan keamanan nasional dan melindungi data pengguna Amerika dari kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak asing.
