Polemik soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali mencuat ke permukaan setelah pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta agar regulasi TKDN dibuat lebih fleksibel dan realistis. Banyak pihak menafsirkan pernyataan tersebut sebagai indikasi akan dilonggarkannya aturan TKDN yang selama ini digencarkan demi mendorong industri dalam negeri. Namun, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid segera meluruskan persepsi tersebut.
Menurut Meutya, semangat pemerintah bukanlah untuk mengurangi atau melemahkan aturan TKDN, melainkan justru mencari jalan keluar terbaik agar implementasinya tetap mendukung kemajuan industri nasional, tanpa mengorbankan daya saing Indonesia di pasar global.
“Bahasa beliau itu sebenarnya bukan untuk dikurangi, tapi lebih kepada dicari solusinya. Jadi, bagaimana TKDN ini bisa tetap diterapkan secara efektif namun juga tidak membebani industri,” jelas Meutya saat ditemui usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Selasa malam (8/4/2025).
TKDN: Jangan Hanya Fisik, Tapi Juga Nilai Tambah Lainnya
Meutya menambahkan bahwa konsep TKDN tidak harus selalu berbentuk komponen fisik buatan lokal. Ia mencontohkan pendekatan yang pernah dilakukan oleh perusahaan teknologi raksasa, Apple. Dalam kasus Apple, pemenuhan TKDN tidak dilakukan melalui komponen produksi semata, melainkan lewat investasi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.
"Contohnya seperti Apple, waktu itu kita menghitung TKDN-nya tidak hanya dari barang atau perangkat keras, tapi juga dari kontribusi mereka dalam bentuk edukasi. Ini yang dimaksud dengan pendekatan solutif," ungkap Meutya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada prinsip nasionalisme dan keberpihakan pada industri lokal, namun juga harus realistis dalam melihat tantangan yang ada.
