Karena itu, arahan Presiden Prabowo agar TKDN diatur dengan pendekatan yang lebih adaptif, serta penjelasan Menkomdigi soal pencarian solusi kreatif seperti bentuk investasi non-fisik, bisa menjadi titik temu antara nasionalisme dan pragmatisme ekonomi.
Solusi Fleksibel: Jalan Tengah bagi Semua Pihak
Langkah yang diambil pemerintah ini bisa dilihat sebagai bentuk upaya mencari keseimbangan antara perlindungan industri lokal dan daya saing global. Regulasi TKDN yang selama ini fokus pada produksi lokal, kini diarahkan untuk lebih terbuka terhadap bentuk kontribusi lain, termasuk investasi pendidikan, pelatihan SDM, atau pembangunan pusat riset dan teknologi.
Dengan pendekatan ini, diharapkan perusahaan global tetap bisa masuk dan berinvestasi di Indonesia, tanpa harus meninggalkan semangat kemandirian industri lokal.
Kesimpulan: TKDN Masih Penting, Tapi Harus Adaptif
Dari pernyataan Presiden Prabowo dan Menkomdigi Meutya Hafid, terlihat jelas bahwa pemerintah tidak berniat menghapus TKDN, namun ingin menyusun ulang pendekatannya agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi dan industri saat ini. Dengan pendekatan fleksibel, TKDN diharapkan tetap menjadi alat untuk memperkuat ekonomi dalam negeri, sambil tetap membuka peluang kemitraan dengan dunia internasional.
Transformasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan dua kutub kepentingan: kedaulatan ekonomi dan keterbukaan global. Tantangannya tidak kecil, namun jika dijalankan dengan tepat, TKDN bisa tetap hidup sebagai instrumen strategis dalam era kepemimpinan Prabowo.
