Implementasi regulasi yang ketat terhadap penggunaan teknologi AI dalam kampanye politik diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi proses pemilihan umum yang adil, jujur, dan demokratis.
Selain itu, regulasi yang tegas juga diharapkan dapat meminimalisir risiko manipulasi informasi dan menyajikan informasi yang tidak benar, sehingga pemilih dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang faktual dan akurat.
Dalam konteks global, Indonesia menjadi salah satu negara yang memperhatikan isu penggunaan teknologi dalam konteks politik. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif yang diambil oleh MK ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi AI dalam proses politik dan pemilihan umum.
Meskipun larangan penggunaan foto berbasis AI dalam kampanye politik merupakan langkah yang positif dalam menjaga kejujuran pemilihan umum, MK dan lembaga terkait perlu terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan teknologi AI serta respons publik terhadap regulasi tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa regulasi tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi integritas dan kejujuran proses politik di Indonesia.
Dalam konteks percepatan perkembangan teknologi, MK juga harus tetap beradaptasi dan melakukan pembaruan terkait regulasi penggunaan teknologi AI dalam kampanye politik.
Kebijakan yang diambil juga perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat, khususnya pemilih yang berhak mendapatkan informasi dan citra pemimpin yang benar dan jujur untuk mendukung proses pemilihan umum yang sesuai dengan prinsip demokrasiyang sehat.
