Lebih jauh, perlindungan data pribadi seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Pelaku usaha, terutama yang terlibat dalam pengolahan atau penyimpanan data, juga harus mengambil langkah proaktif untuk menjaga kerahasiaan informasi. Ada banyak sektor yang terpengaruh oleh kebijakan ini, termasuk industri teknologi, perbankan, serta sektor kesehatan.
Data bocor atau penyalahgunaan informasi pribadi dapat menyebabkan kerugian, baik secara finansial maupun reputasional. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya situasi yang merugikan, semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam menciptakan ekosistem yang memprioritaskan keamanan data pribadi.
Dalam perkembangan terkini, regulasi yang mengikat terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan (AI) juga semakin dibutuhkan. Nezar Patria, seorang pakar teknologi informasi, menyatakan bahwa penerapan AI dalam pengelolaan data dapat membawa risiko baru. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas dan ketat harus dipertimbangkan agar tidak hanya menguntungkan para pelaku industri, tetapi juga melindungi hak-hak individu terkait data pribadi mereka.
Di tengah ketidakpastian ini, pertanyaannya tetap sama—ke mana harus mengadu jika terjadi kebocoran data? Dalam situasi ini, harapan harus diletakkan pada pembentukan lembaga pelindungan yang sudah dinanti-nantikan. Masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta harus bersatu untuk menciptakan langkah nyata agar perlindungan data pribadi bukan sekadar jargon, tetapi menjadi kenyataan yang bisa dirasakan oleh seluruh warga negara.
