Namun, pemecatan tidak berhenti hanya pada sejumlah karyawan yang terlibat dalam demonstrasi. Jane Chung, seorang juru bicara dari kelompok aktivis 'No Tech for Apartheid', mengungkapkan bahwa ada gelombang pemecatan baru yang menimpa lebih dari 50 karyawan. Aksi pemecatan ini semakin memunculkan kontroversi, apalagi beberapa dari mereka yang dipecat tidak terlibat langsung dalam demonstrasi tersebut. Chung menilai bahwa kebijakan pemecatan ini adalah cara Google untuk membungkam perbedaan pendapat di antara para pekerjanya.
"Sungguh ironis bahwa banyak di antara mereka yang dipecat justru tidak berpartisipasi dalam demonstrasi," kata Chung kepada Washington Post. "Pemecatan ini lebih menunjukkan bahwa Google ingin menekan perbedaan pendapat dan memperlihatkan kekuasaan mereka atas para pekerja," tambahnya.
Google Menghadapi Tekanan yang Semakin Besar
Sejumlah sumber internal mengonfirmasi kepada Forbes bahwa pemecatan yang terjadi merupakan hasil dari investigasi perusahaan terkait aksi demo yang berlangsung selama 8 jam di dua kantor Google, di Sunnyvale dan New York City. Para karyawan ini memprotes keputusan Google yang dinilai berpihak kepada pemerintah Israel, khususnya terkait pemanfaatan teknologi AI yang dikembangkan Google oleh militer Israel. Mereka khawatir bahwa teknologi ini dapat digunakan dalam serangan militer di Gaza, yang akan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sangat kompleks di kawasan tersebut.
Google, melalui juru bicaranya, menegaskan bahwa setiap karyawan yang dipecat terlibat dalam aktivitas yang dianggap disruptif di lingkungan kantor. "Investigasi internal kami terkait insiden ini telah selesai, dan setiap pemecatan didasarkan pada temuan dari investigasi tersebut," ujar juru bicara Google. Ini menandakan bahwa perusahaan besar ini semakin gencar menegakkan kebijakan untuk mempertahankan ketertiban di kantor, meskipun menimbulkan perdebatan yang intens.
Implikasi Etis dan Teknologi dalam Konflik Global
Protes yang muncul di dalam Google juga menyoroti masalah etika yang semakin besar terkait penggunaan teknologi dalam konteks militer dan konflik global. DeepMind, sebagai salah satu pionir dalam pengembangan AI, selalu berfokus pada potensi kecerdasan buatan untuk kemanusiaan, bukan untuk tujuan perang. Oleh karena itu, keputusan untuk menjual teknologi AI ke militer Israel dianggap oleh banyak karyawan sebagai langkah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dipegang oleh perusahaan tersebut.
