Meskipun pihak industri mengakui pentingnya keamanan nasional, mereka juga menyoroti potensi risiko terhadap kepemimpinan global AS di bidang AI. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya tanggapan serius terhadap implikasi geopolitik dan ekonomi yang signifikan dari aturan yang diusulkan tersebut.
Lebih lanjut, kelompok industri meminta agar pengendalian akses terhadap chip AI dikeluarkan dalam bentuk undang-undang, bukan sebagai regulasi. Mereka berpendapat bahwa hal ini akan mempertimbangkan implikasi geopolitik dan ekonomi yang ada.
Kontroversi atas peraturan ini menarik perhatian banyak pihak, namun baik Departemen Perdagangan maupun Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi terkait hal ini.
Penolakan terhadap rencana pembatasan akses chip AI yang diusulkan pemerintah Presiden Biden telah mencuat dari kelompok industri teknologi. Mereka mengekspresikan kekhawatiran bahwa aturan tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi posisi AS dalam industri kecerdasan buatan.
Salah satu alasan yang diungkapkan adalah bahwa aturan tersebut dapat membatasi kemampuan perusahaan-perusahaan AS untuk menjual sistem komputasi di luar negeri dan memberikan kesempatan pasar global kepada pesaingnya. Hal ini menjadi sorotan utama karena berpotensi mengurangi daya saing AS di pasar global teknologi.
Dalam hal ini, CEO ITI Jason Oxman secara tegas mengkritik desakan pemerintah untuk menerbitkan aturan tersebut di hari-hari terakhir masa Presiden Joe Biden. Oxman menyoroti bahwa aturan yang dibuat terburu-buru tanpa pertimbangan mendalam dapat menimbulkan dampak buruk yang signifikan.
