Dampak dari kegagalan pemulihan data ini akan dirasakan dalam berbagai sektor. Data-data yang hilang tersebut dapat mengganggu kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik, implementasi kebijakan, serta menyebabkan kerugian materiil dan non-materiil. Belum lagi potensi pencurian identitas dan penggunaan data yang dikompromikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sebagai langkah pencegahan, Menteri Komunikasi dan Informatika juga mengeluarkan imbauan kepada pemerintah daerah, lembaga-lembaga pemerintah, serta perusahaan swasta untuk meningkatkan keamanan data melalui prosedur-prosedur yang lebih ketat. Peningkatan kesadaran akan ancaman peretasan dan perlindungan data menjadi kunci dalam menghadapi serangan-serangan yang semakin kompleks.
Sementara itu, masyarakat dan para ahli keamanan informasi menyoroti urgensi pemerintah untuk lebih proaktif dalam menangani masalah keamanan cyber. Langkah konkret berupa investasi dalam teknologi keamanan informasi, pembentukan tim respons keamanan cyber, serta penegakan hukum yang tegas terhadap peretas menjadi hal yang sangat diperlukan.
Meskipun kejadian ini menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan informasi pemerintah, diharapkan hal ini dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi mendalam serta peningkatan sistem keamanan informasi yang lebih baik di masa depan. Keamanan data merupakan hal yang tidak boleh dipandang sebelah mata mengingat peran pentingnya dalam menjaga stabilitas negara dan kepercayaan publik.
