Selain itu, PMK No. 68/2022 menyebutkan bahwa jika layanan atau platform aset kripto telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), maka tarif PPN yang berlaku atas transaksi kripto ditetapkan sebesar 1% dari tarif umum. Dengan demikian, angka ini menjadi 0,12%, sejalan dengan tarif umum PPN yang kini berlaku sebesar 12%.
Tantangan dan Peluang ke Depan
Penerapan PPN di sektor kripto bukan hanya soal kenaikan biaya transaksi, tetapi juga menjadi cermin bagaimana pemerintah mulai memberikan perhatian serius terhadap sektor ini. Meski ada tantangan di awal penerapan, pelaku industri percaya bahwa pasar kripto di Indonesia tetap memiliki potensi besar untuk berkembang.
Langkah ini juga bisa mendorong Indonesia untuk bersaing di tingkat global, mengingat regulasi yang jelas dan kepastian hukum seringkali menjadi faktor kunci dalam menarik investasi internasional. Dengan adanya regulasi yang lebih matang, ekosistem kripto di Indonesia diharapkan tidak hanya berkembang secara kuantitatif tetapi juga secara kualitas, baik dari sisi infrastruktur maupun partisipasi investor.
Namun, bagi para pelaku pasar, penyesuaian terhadap kebijakan baru ini memerlukan strategi yang matang. Investor perlu memahami dampak kenaikan biaya transaksi terhadap portofolio mereka, sementara penyedia layanan perlu meningkatkan efisiensi agar tetap kompetitif di tengah persaingan yang ketat.
