Beberapa tantangan utama yang dihadapi Ambon dalam mengembangkan sistem terpadu layanan 112 antara lain:
-
Keterbatasan SDM dan peralatan pendukung di command center
-
Kurangnya integrasi data dan sistem informasi antarinstansi
-
Minimnya pelatihan dan simulasi penanganan krisis secara lintas sektor
-
Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat
Sebagai langkah awal, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akan mendampingi Pemkot Ambon dalam penyusunan peta jalan (roadmap) transformasi layanan 112 menjadi sistem terpadu. Ini termasuk pengembangan aplikasi digital, peningkatan kualitas pusat komando (command center), dan pembentukan tim reaksi cepat lintas sektor.
Layanan Darurat Modern: Harus Cepat, Tepat, dan Terintegrasi
Dalam sistem layanan publik modern, kecepatan dan akurasi informasi adalah kunci utama. Wamendagri menyarankan agar Ambon mencontoh kota-kota besar yang telah mengembangkan sistem 112 secara integratif, seperti Surabaya, Bandung, dan Denpasar.
“Bayangkan satu panggilan, langsung terkoneksi dengan semua layanan: ambulans, pemadam, polisi. Masyarakat tidak perlu menghafal banyak nomor. Cukup 112, semua bergerak,” ujar Wetipo.
Dalam kunjungannya, Wamendagri juga meninjau langsung Ambon Command Center, yang menjadi pusat kendali layanan darurat dan sistem pengaduan publik. Ia mengapresiasi inisiatif yang telah dilakukan Pemerintah Kota Ambon namun mendorong peningkatan dari sisi integrasi sistem, termasuk penggunaan CCTV, dashboard laporan realtime, dan pemanfaatan teknologi berbasis AI untuk deteksi otomatis insiden.
Peran Masyarakat: Kunci Keberhasilan Sistem
Sistem sebaik apa pun tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, Wamendagri mendorong Pemkot Ambon untuk memperkuat edukasi publik dan literasi darurat, khususnya tentang kapan dan bagaimana masyarakat menggunakan layanan 112.
