Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pertama kali menyampaikan gagasannya terkait Gaza pada Februari lalu. Dalam pidatonya, ia mengungkapkan rencana ambisius untuk mengambil alih Jalur Gaza dan menjadikannya sebagai zona kebebasan. Dalam pandangannya, wilayah yang selama ini menjadi sumber ketegangan antara Israel dan Palestina ini dapat menjadi sebuah model daerah yang sejahtera dan damai. Namun, gagasan ini langsung menuai reaksi negatif dari berbagai pihak, termasuk negara-negara Arab dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menilai langkah tersebut sebagai potensi pembersihan etnis.
Rencana yang diungkapkan Trump pada awal awal tahun ini bukanlah yang pertama kalinya muncul dalam diskusi global terkait konflik di Timur Tengah. Namun, dengan menempatkan kembali Gaza di pusat perhatian, Trump memberikan sinyal bahwa AS akan mengambil langkah lebih agresif dalam menangani isu Palestina-Israel. Dia menegaskan kembali keinginannya untuk mengambil alih Jalur Gaza dan menjadikannya zona kebebasan, gambaran yang menurut banyak pengamat tidak lain adalah sebuah utopis.
Pada dasarnya, gagasan ini mencerminkan pemikiran Trump yang cenderung pragmatis dan mendewakan pendekatan bisnis dalam diplomasi. Dalam ungkapannya, dia percaya bahwa dengan membangun kembali infrastruktur Gaza dan menginvestasikan sumber daya, akan ada perubahan signifikan di wilayah tersebut. Trump berargumen bahwa kehidupan warga Palestina dapat diperbaiki, dan mereka akan diberikan kesempatan untuk hidup dalam kondisi yang lebih baik. Namun, retorika ini pada dasarnya menyingkirkan kenyataan bahwa sebagian besar warga Palestina tidak ingin meninggalkan tanah air mereka.
