Sejak itu, ketegangan antara India dan Pakistan di Kashmir terus berlanjut. Kedua negara mengatakan bahwa mereka memiliki hak yang sah atas wilayah tersebut, yang menyebabkan konflik bersenjata sporadis, serta serangkaian insiden terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia. Pengamatan internasional menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah terlibat dalam berbagai aksi kekerasan yang merugikan penduduk sipil.
India sering kali menuduh Pakistan mendukung kelompok militan yang melakukan serangan di Kashmir, sementara Pakistan mengklaim bahwa India melakukan penindasan terhadap rakyat Kashmir yang ingin meraih kemerdekaan. Salah satu momen paling menyedihkan dalam konflik ini terjadi pada tahun 2019 ketika India mencabut status otonomi Kashmir melalui pengesahan Undang-Undang untuk mengintegrasikan Jammu dan Kashmir ke dalam India. Langkah ini menuai protes besar di Kashmir serta di Pakistan dan memicu ketegangan yang semakin membara antara kedua negara.
Keputusan India untuk mencabut status otonomi Kashmir tidak hanya menambah luka mendalam pada wilayah yang sudah menderita akibat kekerasan, tetapi juga meningkatkan ketidakpastian di kalangan warga sipil. Banyak penduduk yang merasa hidup di bawah ancaman terus-menerus dari kekerasan dan pembatasan hak-hak dasar mereka.
Sementara itu, wilayah Kashmir yang dikelola oleh Pakistan juga menghadapi tantangan tersendiri. Masyarakat di Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan seringkali mengalami ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat yang dianggap kurang memperhatikan kebutuhan lokal. Usaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka sering kali terhambat oleh pemerintah yang takut akan konsekuensi dari upaya tersebut.
