Namun, hal ini menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat terkait kepatutan usia seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Beberapa pihak mendukung adanya regulasi yang memperbolehkan calon di bawah usia 40 tahun asal telah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, sementara pihak lain menyoroti potensi risiko dan belum cukupnya pengalaman bagi calon muda yang mencalonkan diri dalam kontestasi politik tingkat nasional.
Selain itu, juga perlu diperhatikan bahwa usia bukanlah satu-satunya penilaian dalam memilih pemimpin. Pengalaman, kebijakan yang diusung, integritas, dan visi untuk kemajuan bangsa juga menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menentukan seorang pemimpin. Oleh karena itu, apapun keputusan yang diambil oleh KPU dalam menerima Gibran sebagai cawapres, maka dapat menjadi kajian yang mendalam bagi masyarakat dalam memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan bangsa.
Sebagai tambahan, pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam meneliti serta memahami latar belakang dan visi-misi dari setiap calon pemimpin merupakan kunci dalam proses demokrasi. Masyarakat yang cerdas dan kritis dalam memberikan dukungan pada pemimpin yang akan menentukan arah kebijakan negara kedepannya. Dalam hal ini, peran media sosial, forum diskusi, serta pertukaran pendapat di antara masyarakat menjadi hal yang tak kalah vital dalam membentuk opini publik sebelum memilih calon pemimpin.
Dari sisi regulasi, KPU pun diharapkan dapat terus melakukan evaluasi dan perbaikan atas peraturan yang ada untuk memastikan bahwa proses demokrasi di Indonesia tetap berkualitas dan dapat memberikan pilihan terbaik bagi masyarakat. Adanya ruang keterbukaan diskusi dan partisipasi semua pihak akan menjadi pondasi yang kuat dalam membangun sistem politik yang inklusif dan demokratis.
