Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mendapat dorongan untuk bergabung ke dalam kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menjadi perbincangan hangat di kalangan politisi dan masyarakat luas. Megawati pun menanggapi dorongan tersebut dengan menanyakan apa yang akan didapatkan PDIP jika benar-benar bergabung ke dalam kabinet Prabowo-Gibran. Hal ini disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku 'Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' karya Todung Mulya Lubis pada tanggal 12 Desember 2024.
Sebagai salah satu partai politik yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, PDIP memiliki peran yang cukup signifikan dalam dinamika politik tanah air. Keterlibatan PDIP dalam pemerintahan pastinya akan membawa dampak yang besar, baik bagi partai itu sendiri maupun bagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dijalankan. Dengan adanya dorongan untuk bergabung ke dalam kabinet Prabowo-Gibran, tentu saja pertimbangan yang matang perlu dilakukan oleh Megawati dan jajaran pimpinan PDIP.
Sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memiliki peran penting dalam menentukan langkah politik partainya. Penyampaian ketidakyakinan Megawati terhadap manfaat yang akan didapatkan PDIP dalam bergabung ke dalam kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak akan diambil dengan mudah. Hal ini mengindikasikan bahwa PDIP sebagai partai politik besar memiliki pertimbangan yang matang terkait dengan kebijakan politik yang akan diambil.
