Dengan adanya putusan 6 tahun penjara bagi Hasbi Hasan, diharapkan dapat menjadi peringatan bagi para pejabat atau aparatur negara lainnya bahwa tindakan korupsi tidak akan luput dari hukuman. Penegakan hukum harus terus dilakukan dengan tegas dan adil, tanpa pandang bulu, sehingga masyarakat dapat mempercayai bahwa setiap tindak korupsi akan mendapat respons yang sepadan dari sistem peradilan.
Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal di lembaga-lembaga pemerintah, termasuk MA, perlu diperkuat. Kewaspaadaan terhadap tindakan korupsi dan upaya pencegahan harus menjadi bagian integral dari tata kelola manajemen di setiap institusi pemerintah. Tindakan disiplin dan penegakan kode etik juga harus menjadi bagian dari budaya kerja yang diterapkan secara konsisten.
Dengan demikian, kasus suap yang menimpa sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap upaya pemberantasan korupsi dan penguatan sistem pengawasan internal di lembaga-lembaga pemerintahan. Setiap langkah yang diambil dalam menjaga kebersihan dan integritas birokrasi akan berkontribusi pada terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Semoga penegakan hukum yang tegas dan adil dapat mencegah dan memberantas kasus suap di masa yang akan datang.
