Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif, Hasbi Hasan, baru-baru ini divonis 6 tahun penjara atas kasus suap yang melibatkan dirinya. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan bahwa praktik korupsi masih merajalela di lingkungan birokrasi, termasuk di lembaga tinggi seperti MA. Hasil putusan ini juga memberikan sinyal yang kuat bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak akan luput dari hukuman yang setimpal.
Hasbi Hasan dinyatakan bersalah dalam menerima suap sebesar 900 juta rupiah terkait dengan penanganan perkara di MA. Menurut Jaksa Penuntut Umum, Hasbi menerima suap tersebut sebagai imbalan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan terkait dengan dua perkara di MA. Tindakan Hasbi Hasan ini telah melanggar hukum dan merugikan keadilan serta integritas lembaga peradilan.
Kasus suap yang melibatkan pejabat tinggi seperti sekretaris MA nonaktif ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terus dilakukan di Indonesia. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi menjadi krusial dalam memastikan bahwa negara tidak dicengkeram oleh praktik-praktik korupsi yang dapat merusak sistem hukum dan perekonomian negara. Keberadaan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pemain penting dalam mengungkap dan menindak pelaku korupsi, termasuk dalam kasus suap terkait sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan.
