Tampang.com | Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Philips J Vermonte, baru-baru ini mengklarifikasi bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengenal konsep program 100 hari kerja, yang sering kali menjadi tolak ukur bagi pemerintahan baru di Indonesia. Pernyataan ini datang sebagai respons terhadap berbagai pertanyaan dan kritik dari masyarakat terkait kinerja pemerintah selama 100 hari pertama.
Philips J Vermonte menjelaskan bahwa seluruh program yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo dirancang dengan tujuan untuk dapat dilaksanakan selama lima tahun masa jabatan. Meski demikian, beberapa program yang terlihat lebih cepat atau yang diimplementasikan dalam jangka waktu yang lebih singkat bisa saja tampak seperti langkah jangka pendek. Namun, menurutnya, semua program tersebut tetap berada dalam kerangka jangka panjang untuk mencapai visi dan misi pemerintahan.
Menurut Philips, pemerintahan Presiden Prabowo tidak merasa perlu terikat dengan konsep 100 hari kerja yang sering menjadi tren di kalangan pemerintahan sebelumnya. "Kami tidak mempermasalahkan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan selama 100 hari pertama. Setiap kritik dan masukan dari publik adalah sesuatu yang positif dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan ke depan," ungkapnya.
