Prabowo salah besar. Ketidakwarasan dan ketidaklogisan PT ala Jokowi bukan pada penerapan 20% atau 25%, tetapi pada digunakannya hasil pileg periode sebelumnya. Lebih tidak waras lagi karena hasil pileg 2014 yang akan digunakan sebagai PT pada Pilpres 2019 sudah digunakan pada Pilpres 2014.
Dari persoalan adanya pratek ketidakadilan saja sudah pasti MK akan mengabulkan uji materi atas PT. (Dan, seperti biasanya, MK akan mengabulkan materi dari artikel yang saya posting di Kompasiana.
Tentang pertemuan SBY-Prabowo yang membahas PT sudah ditayangkan pada awal Maret 2017 (http://www.kompasiana.com/gatotswandito/prabowosby-bertemu-manuver-ugalugalan-jokowi-ini-akan-dibahas_58bb72204423bde2068ab1aa)
Demikian juga dengan pernyataan kalangan Istana yang mempertanyakan protes atas PT yang baru dilontarkan sekarang. Katanya, PT sudah ada sejak 2 Pilpres sebelumnya.
