Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, telah menandatangani paket bantuan luar negeri yang mencakup sebuah undang-undang yang mewajibkan divestasi TikTok dari perusahaan induknya yang berbasis di China, ByteDance, dalam waktu satu tahun, atau menghadapi larangan.
Legislasi tersebut, yang awalnya menghadapi hambatan di Senat, akhirnya disahkan dengan menggabungkannya dengan langkah-langkah bantuan luar negeri, serta memperpanjang jangka waktu divestasi menjadi sembilan bulan.
TikTok berencana untuk menantang undang-undang ini di pengadilan, yang berpotensi menunda penerapan undang-undang tersebut, sementara kekhawatiran tetap ada terkait respons China dan nasib algoritma TikTok. CEO TikTok mengutuk langkah ini, mempertahankan bahwa ini merupakan larangan bagi platform dan penggunanya, bukan hanya divestasi dari kepemilikan China.
Kontroversi seputar TikTok telah menjadi topik hangat di seluruh dunia, khususnya terkait dengan isu keamanan data dan hak cipta. Langkah-langkah hukum yang diambil terhadap TikTok mencerminkan kekhawatiran serius yang dihadapi pemerintah AS terhadap penetrasi teknologi China di pasar global.
