Gubernur yang baru menjabat ini memang dikenal vokal dalam membenahi sistem birokrasi dan pelayanan publik di Ibu Kota. Ia melihat posisi PPSU sebagai garda terdepan pelayanan lingkungan yang seharusnya bisa diakses secara adil oleh masyarakat, tanpa diskriminasi atau praktik nepotisme.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah membuka 1.100 lowongan PPSU dan 1.000 posisi Damkar. Tak hanya itu, sebanyak 506 posisi tambahan untuk PPSU juga direncanakan akan dibuka menjelang akhir tahun 2025 sebagai bagian dari program peremajaan layanan publik.
Pramono mengimbau warga untuk tidak mudah percaya pada calo atau oknum yang mengaku bisa "meloloskan" peserta dengan imbalan tertentu. Ia mengingatkan bahwa semua informasi resmi terkait rekrutmen dapat diakses secara gratis melalui situs jakarta.go.id/loker.
“Kalau ada yang minta uang, laporkan saja. Jangan percaya oknum. Semua info resmi ada di website. Kalau ada kendala, datanglah ke kelurahan, bukan ke Balai Kota,” ujarnya.
