Upaya ini disambut baik oleh masyarakat dan pegiat antikorupsi yang menilai langkah Pramono sebagai bentuk nyata komitmen terhadap transparansi dan meritokrasi dalam pelayanan publik.
Menurut pengamat tata kelola publik dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Wibowo, reformasi kecil semacam ini memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat. “Ketika rekrutmen PPSU dilakukan terbuka dan adil, maka masyarakat kecil akan merasa diberi ruang yang sama. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.
Dengan pendekatan berbasis kelurahan dan pengawasan ketat terhadap praktik curang, Pramono berharap ke depan PPSU Jakarta benar-benar diisi oleh warga yang kompeten dan punya semangat pelayanan tinggi, bukan sekadar mereka yang punya koneksi.
