Dengan berbagai permasalahan yang muncul pasca penutupan pendaftaran gugatan ke MK, masyarakat diharapkan tetap tenang dan mempercayakan proses hukum kepada lembaga yang berwenang. Kehadiran MK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pilkada menjadi harapan untuk mengungkap kebenaran atas segala dugaan pelanggaran atau kecurangan yang mungkin terjadi.
Dengan demikian, penutupan pendaftaran perkara perselisihan hasil Pilkada Jakarta 2024 ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan bagi proses demokrasi di Indonesia. Sementara itu, keputusan RK-Suswono untuk tidak mengajukan gugatan ke MK juga menjadi suatu sikap yang perlu mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi pasca Pilkada Jakarta 2024, masyarakat diharapkan tetap menjunjung tinggi semangat demokrasi dan hukum yang berkeadilan. Meskipun proses hukum dapat memberikan keputusan yang memuaskan bagi setiap pihak, namun kehadiran lembaga hukum seharusnya tetap dihormati sebagai bagian dari upaya untuk mencapai keadilan dan kebenaran.
