Selanjutnya, reformasi dalam sistem pemerintahan perlu diterapkan untuk meminimalisir risiko terjadinya tindakan semena-mena. Reformasi ini mencakup perubahan kebijakan, regulasi, dan prosedur yang lebih akuntabel dan efisien. Dengan adanya reformasi, sistem pemerintahan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih mengutamakan pelayanan yang berintegritas.
Dalam konteks ini, penerapan teknologi informasi juga dapat menjadi sarana yang efektif dalam memperkuat pengawasan, transparansi, dan reformasi di pemerintahan. Sistem informasi yang terintegrasi dapat memudahkan monitoring atas kinerja pemerintah, serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memantau segala kebijakan dan aktivitas pemerintahan.
Pengawasan, transparansi, dan reformasi memiliki peran sentral dalam menyikapi pejabat pemerintahan yang bertindak semena-mena. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kita dapat memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsip demokrasi, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan profesional.
