Polemik HGB Ilegal di Kawasan Pesisir
Tak hanya soal proses reklamasi, pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang juga menyentuh isu HGB (Hak Guna Bangunan) ilegal yang berpotensi terjadi di kawasan pesisir tersebut. Menteri Trenggono mengungkapkan adanya dugaan penggunaan HGB secara ilegal untuk proyek reklamasi atau pembangunan di lahan yang sebelumnya merupakan area laut.
“Sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas kelautan dan perikanan, kami selalu mengawasi dan memastikan bahwa setiap aktivitas yang terjadi di wilayah pesisir dan laut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan HGB di kawasan yang terlibat reklamasi tanpa izin bisa menimbulkan masalah hukum yang cukup besar,” kata Trenggono.
Menurutnya, kawasan pesisir harus dijaga kelestariannya karena merupakan sumber kehidupan bagi banyak warga pesisir, termasuk nelayan dan masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas yang melibatkan perubahan garis pantai atau reklamasi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat setempat.
Menteri KP juga menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dan pengawasan ketat terhadap segala bentuk pembangunan yang melibatkan reklamasi atau perubahan alam. Hal ini diperlukan untuk menghindari potensi pelanggaran hukum terkait penggunaan lahan, seperti penyalahgunaan HGB di wilayah yang seharusnya dilindungi atau dikelola dengan cara yang berkelanjutan.
Sakti Wahyu Trenggono menambahkan bahwa kementeriannya akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa segala bentuk reklamasi atau pembangunan di pesisir dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, proyek-proyek yang berhubungan dengan reklamasi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
