Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, baru-baru ini mengungkapkan bahwa pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, diduga merupakan bagian dari proyek reklamasi alami. Proyek ini diduga bertujuan untuk menahan pasir laut agar dapat menumpuk seiring waktu, membentuk daratan baru yang nantinya bisa dimanfaatkan. Pemasangan pagar laut ini menuai perhatian publik, terlebih karena kaitannya dengan potensi ilegalitas dalam penggunaan hak guna bangunan (HGB) di kawasan pesisir tersebut.
Dalam penjelasannya, Menteri Trenggono menyatakan bahwa pagar laut yang dipasang di pesisir Tangerang kemungkinan merupakan bagian dari upaya reklamasi alami. Reklamasi alami sendiri merujuk pada proses alamiah di mana pasir laut akan terperangkap dan menumpuk di balik pagar laut tersebut, akhirnya membentuk daratan baru. Proses ini memanfaatkan kekuatan alami ombak dan arus laut yang bisa membawa pasir dan material lainnya menuju area yang telah dibatasi dengan struktur pagar tersebut.
Menteri Trenggono juga menekankan bahwa proses ini bisa berlangsung secara perlahan, tergantung pada kondisi laut dan kecepatan akumulasi pasir di area yang dibatasi pagar. “Pagar laut itu bertujuan untuk menahan pasir, yang dalam jangka panjang akan membentuk daratan baru yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu,” jelasnya.
Namun, meski terlihat seperti upaya alami, reklamasi seperti ini tetap harus mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Tanpa izin yang jelas, proyek semacam ini bisa menimbulkan potensi konflik dengan peraturan tata ruang wilayah yang berlaku di Indonesia.
