Kesimpulan dari kekhawatiran Menpan RB terkait peningkatan jumlah tenaga honorer pasca Pilkada 2024 adalah bahwa konsistensi dalam penertiban tenaga non-ASN menjadi sebuah keharusan. Reformasi birokrasi memerlukan birokrasi yang profesional dan terpercaya, sehingga pengelolaan tenaga honorer harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar yang ada. Dengan demikian, penertiban tenaga non-ASN menjadi langkah penting dalam memastikan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien.
Kesadaran akan pentingnya konsistensi penertiban tenaga non-ASN menjadi penting bagi seluruh pihak terkait, terutama pemerintah daerah yang baru terpilih setelah Pilkada 2024. Konsistensi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Menpan RB, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dalam menciptakan birokrasi yang lebih baik dan profesional.
