Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan keprihatinannya terhadap potensi peningkatan jumlah tenaga honorer setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Khawatir akan munculnya persoalan baru terkait tenaga honorer, terutama terkait penambahan jumlah honorer oleh pejabat politik yang baru terpilih. Dalam konteks ini, konsistensi penertiban tenaga non-ASN menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.
Anas menyoroti dampak yang mungkin timbul setelah Pilkada 2024, terutama terkait dengan penambahan tenaga honorer. Ia mengingatkan bahwa penambahan tenaga non-ASN secara tidak terkendali dapat berpotensi merugikan keberlangsungan birokrasi negara. Dalam beberapa kasus, penambahan tenaga honorer dilakukan tanpa memperhatikan kebutuhan riil dan tanpa memperhatikan standar yang telah ditetapkan, sehingga menjadi kendala dalam upaya reformasi birokrasi.
Munculnya kekhawatiran ini tidaklah tanpa alasan. Seiring dengan berakhirnya rangkaian Pilkada 2024, para pejabat politik yang baru terpilih di berbagai daerah diprediksi akan melakukan penambahan tenaga non-ASN untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Sementara itu, pelibatan tenaga honorer dalam politik dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja birokrasi, terutama dalam hal peningkatan anggaran dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
