Tampang.com | Pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang mengatur keterlibatan militer di ranah sipil telah memicu perdebatan luas. Salah satu kritik utama terhadap undang-undang ini adalah minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya. Padahal, dalam sistem demokrasi deliberatif, keterlibatan warga negara dalam proses legislasi menjadi syarat utama untuk menghasilkan kebijakan yang memiliki legitimasi kuat.
Konsep demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas menekankan pentingnya diskusi publik yang inklusif sebelum suatu kebijakan ditetapkan. Dalam konteks UU TNI, banyak pihak merasa bahwa pemerintah lebih mengutamakan efisiensi legislasi dibandingkan dengan mendengar berbagai aspirasi masyarakat. Akibatnya, muncul gelombang penolakan dan aksi demonstrasi yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara pembuat kebijakan dan rakyat.
Beberapa negara maju telah berhasil menerapkan demokrasi deliberatif dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Misalnya:
Denmark memiliki tradisi "folketing hearings" dan "consensus conferences," di mana berbagai pemangku kepentingan duduk bersama untuk membahas isu-isu penting sebelum keputusan final dibuat.
Selandia Baru di bawah kepemimpinan Jacinda Ardern menggunakan pendekatan transparan dan komunikasi dua arah selama pandemi COVID-19, sehingga kebijakan yang diambil lebih diterima oleh masyarakat.
Jerman mengadopsi sistem di mana berbagai asosiasi sipil, serikat pekerja, dan organisasi bisnis turut serta dalam perumusan kebijakan publik.
Pengalaman negara-negara ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dapat meningkatkan legitimasi hukum dan mengurangi resistensi di tahap implementasi.
