Guru besar dari berbagai perguruan tinggi se-Jabodetabek mendesak DPR untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Dugaan penyalahgunaan kekuasaan ini menjadi perhatian serius bagi para akademisi di wilayah Jabodetabek, karena dinilai berpotensi merugikan kepentingan nasional, terutama dalam hal pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut para guru besar, kekuasaan eksekutif yang terpusat pada pemerintahan Jokowi telah mempengaruhi kebijakan-kebijakan penting di sektor pendidikan. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan ketimpangan dalam akses pendidikan di Indonesia, serta menurunkan standar mutu pendidikan tinggi. Mereka pun mendesak DPR untuk mengusut lebih lanjut dugaan penyalahgunaan kekuasaan tersebut demi kepentingan dunia pendidikan di Indonesia.
Terkait dengan hal ini, Prof. Dr. Satrio, guru besar Universitas Indonesia (UI), mengungkapkan bahwa kekhawatiran akan dominasi kekuasaan eksekutif dalam ranah pendidikan bukanlah hal yang baru. "Kita perlu mengingat kembali tujuan pendidikan nasional yang seharusnya mencakup semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang atau kelompok," ungkap Prof. Dr. Satrio.
Lebih lanjut, Prof. Dr. Satrio menambahkan bahwa kewenangan yang terlalu besar pada pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Jokowi, dapat memiskinkan kebebasan akademik dan mengurangi peran serta perguruan tinggi dalam mengembangkan sistem pendidikan tinggi yang merata dan berkualitas.
