Reformasi prosedural dalam pembentukan undang-undang
Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil
-
Pendidikan hukum dan politik harus diperkuat agar warga negara dapat memahami dan berpartisipasi dalam proses legislasi.
-
Pemerintah harus menyediakan akses informasi yang lebih baik untuk mendukung deliberasi yang berbasis data.
Membangun institusi mediasi antara negara dan masyarakat
-
Penguatan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai ruang deliberasi kepentingan daerah dapat menjadi solusi.
-
Media dan akademisi juga harus berperan dalam mendorong diskusi publik yang lebih substansial.
Demokrasi Deliberatif sebagai Investasi Jangka Panjang
Protes terhadap UU TNI menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak hanya berasal dari isi kebijakan, tetapi juga dari proses yang melahirkannya. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, mereka akan lebih menerima hasil keputusan, meskipun tidak selalu sesuai dengan kepentingan mereka.
Pengalaman berbagai negara membuktikan bahwa investasi dalam demokrasi deliberatif menghasilkan kebijakan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Judicial review tetap penting sebagai mekanisme kontrol, tetapi tidak bisa menggantikan nilai dari keterlibatan publik sejak awal proses legislasi.
Di Indonesia, dengan kompleksitas hubungan sipil-militer dan dinamika sosial-politik yang terus berkembang, demokrasi deliberatif harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan. Keterlibatan masyarakat bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen kunci dalam membangun legitimasi dan stabilitas politik jangka panjang.
