Di kawasan Asia Tenggara, penerapan demokrasi deliberatif masih menghadapi berbagai tantangan.
-
Singapura dikenal dengan pendekatan top-down dalam pembuatan kebijakan, tetapi mulai beradaptasi dengan program "Our Singapore Conversation" yang melibatkan warga dalam diskusi publik.
-
Thailand pasca-kudeta militer tahun 2014 menunjukkan dampak negatif dari defisit deliberasi, dimana pengesahan berbagai undang-undang tanpa keterlibatan publik memicu gelombang protes berkepanjangan.
-
Malaysia mengalami lonjakan partisipasi publik dalam kebijakan setelah gerakan masyarakat sipil seperti Bersih mendorong transparansi dalam proses politik.
Dari berbagai contoh ini, jelas bahwa demokrasi deliberatif bukan hanya soal membahas kebijakan, tetapi juga tentang memastikan keterlibatan yang setara bagi seluruh elemen masyarakat.
Pelajaran dari UU Cipta Kerja: Ketidakseimbangan dalam Partisipasi Publik
Di Indonesia, kasus UU Cipta Kerja (Omnibus Law) memberikan gambaran nyata tentang bagaimana minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi dapat berujung pada resistensi besar. Keputusan untuk mempercepat pembahasan dan mengabaikan banyak aspirasi masyarakat menyebabkan undang-undang ini menghadapi berbagai judicial review di Mahkamah Konstitusi.
Ketimpangan dalam kapasitas deliberatif antara kelompok bisnis dan masyarakat sipil juga terlihat dalam kasus ini. Dengan akses yang lebih besar ke proses pembuatan kebijakan, kepentingan korporasi lebih diakomodasi dibandingkan dengan kelompok buruh dan komunitas lokal. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi deliberatif bukan hanya soal menyediakan forum diskusi, tetapi juga memastikan akses dan kesempatan yang setara bagi semua pihak.
Membangun Arsitektur Demokrasi Deliberatif di Indonesia
Untuk memperkuat praktik demokrasi deliberatif di Indonesia, ada beberapa langkah yang dapat diambil:
