Peradilan yang seharusnya independen bisa dengan mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam banyak kasus, hakim yang seharusnya memutuskan dengan objektif justru terjerat dalam praktik mafia hukum. Pemberian suap, ancaman, dan berbagai cara lain menjadi salah satu metode yang digunakan untuk memengaruhi keputusan pengadilan. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas di dalam institusi hukum.
Tidak hanya di tingkat pengadilan, mafia hukum juga menciptakan dampak negatif di lapangan. Polisi, sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, sering kali terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Penghentian kasus, penyalahgunaan wewenang, dan perlakuan diskriminatif terhadap individu akibat suap memberikan gambaran jelas tentang bagaimana hukum dapat dimanipulasi. Sebagai hasilnya, masyarakat awam mulai menganggap bahwa hukum adalah alat untuk menindas, bukannya alat untuk melindungi.
Dampak dari mafia hukum tidak hanya dirasakan oleh individu yang terjerat dalam proses peradilan, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum membuat masyarakat enggan untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kejahatan. Jika keadilan tidak dapat diakses secara merata, maka akan muncul ketidakpuasan dan potensi konflik yang lebih besar dalam masyarakat.
