Sejak kudeta, protes massal meletus di seluruh negeri, menandakan penolakan masyarakat terhadap kembali ke pemerintahan militer. Pasukan keamanan menanggapi dengan kekerasan yang brutal, menyebabkan ribuan kematian dan banyak orang ditangkap. Pembunuhan tanpa pandang bulu dan penangkapan yang sewenang-wenang terjadi di berbagai lokasi, dari kota-kota besar hingga daerah pedesaan. Tindakan keras ini telah memicu perdebatan internasional tentang hak asasi manusia dan perlunya tindakan terhadap junta militer, termasuk sanksi dan pengucilan diplomatik.
Sementara itu, berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk pengacara, ilmuwan, dan pegiat hak asasi manusia, telah mendirikan perlawanan terhadap junta militer. Salah satu inisiatif paling berani adalah pembentukan "Pemerintahan Persatuan Nasional" atau NUG, yang berupaya menjadi suara rakyat dan melawan legitimasi militer. Meskipun sulit dan penuh tantangan, kelompok ini berusaha menarik perhatian internasional untuk mendapatkan dukungan terhadap perjuangan mereka demi mengembalikan demokrasi di Myanmar.
Dampak kudeta ini tidak hanya merugikan masyarakat Myanmar tetapi juga mempengaruhi stabilitas kawasan. Negara-negara tetangga, termasuk Thailand dan Cina, memperlihatkan kepentingan tersendiri terhadap situasi di Myanmar. Krisis pengungsi yang disebabkan oleh konflik di Myanmar juga memicu khawatirnya negara-negara ASEAN dan dunia internasional. Beberapa negara mulai menghadapi arus pengungsi yang semakin meningkat, mengingat lebih dari 1,5 juta orang kini mengungsi dari rumah mereka akibat kekacauan yang diciptakan oleh militer.
