KPU sebagai penyelenggara pesta demokrasi setiap 5 tahun, kali ini di pemilu 2019 terlihat kurang professional. Sejak protes kotak suara memakai kardus, KPU tidak bergeming, tetap memakai kardus yang di segel menggunakan gembok besi.
Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, hanya bisa menegur tanpa ada kewenangan apapun, jika terjadi kejahatan demokrasi. Bawaslu bergerak jika ada laporan dari masyarakat. Bawaslu tidak dilengkapi intelijen uantuk mencegah hal-hal yang bisa membuat pemilu ini kurang dilegitimasi rakyat.
Bawaslu mengetahui, bahwa salah satu paslon, menggunakan kegiatan kampanyenya menggunakan fasilitas negara, hanya bisa diam saja. Pemberian sembako, pembusukan paslon lainnya dengan dibagi-bagikan di kampung-kampung, bukti sudah ada pun, tidak bisa apa-apa. Ketentuan paslon harus cuti, yang telah ditentukan tahun 2018, tidak bisa dijalankan, karena mengikuti keinginan salah satu paslon yag sedang menjabat.
Kesalahan fatal yang dilakukan KPU saat ini, yaitu KPU yang mengisi angka hasil kerja dari TPS disertai dengan saksi yang sudah tandatangan. Jadi saksi-saksi kurang bermanfaat jika kejahatan perubahan angka dilakukan oleh KPU. KPU memang menambah pekerjaan dengan turut serta mengisi hasil dari perhitungan. Tapi hal itu sangat tidak bisa disaksikan oleh saksi. Dan lucunya, pengisian angka seperti menggunakan kalkulator, tidak memakai “enter”. Jika memakai computer, pasti pengisian angka, setelahnya pasti mengklik “enter” jadi kemungkinan kesalahan input, rasanya tidak mungkin, kecuali data yang dimasukkan memakai kalkulator, bukan kkomputer.
