Mengapa legitimasi pemilu dengan hak angket DPR menjadi solusi yang relevan dalam konteks demokrasi Indonesia? Karena dengan hak angket, DPR memiliki kewenangan yang kuat untuk mengawasi jalannya pemilu, memeriksa setiap tahapannya, serta menjamin transparansi dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemilu. Jika terdapat dugaan pemilu curang, hak angket DPR dapat digunakan sebagai alat untuk menyelidiki, mengungkap, dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik atau kekuatan lainnya.
Namun, apa jadinya jika hak angket gagal diadakan, bahkan jika pemilu memang curang? Hal ini memunculkan pertanyaan yang mengganggu: apakah lembaga legislatif benar-benar berani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam pemilu, demi masa depan demokrasi Indonesia? DPR, sebagai wakil rakyat, seharusnya memiliki keberanian untuk menegakkan kebenaran, terlepas dari tekanan politik atau kepentingan lainnya. Jika hak angket tidak dapat dilaksanakan, hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keseriusan DPR dalam menjaga integritas dan kejujuran proses pemilu, sehingga memunculkan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu.
Masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, DPR harus berani dan tegas dalam menjalankan kewenangannya untuk mengawasi dan menegakkan kejujuran pemilu melalui hak angket. Langkah ini merupakan bentuk komitmen nyata DPR dalam mendukung sistem demokrasi di Indonesia, serta memastikan kepercayaan rakyat terhadap jalannya negara dan pemerintahan.
