Menurut juru bicara Golkar, Ace Hasan Syadzily, permintaan jatah 5 menteri ini berdasarkan pada kontribusi yang telah diberikan oleh Golkar sebagai partai koalisi. Mereka menjelaskan bahwa Golkar adalah salah satu partai yang turut berperan aktif dalam pemenangan pasangan Prabowo-Gibran dan juga merupakan partai terbesar ketiga di dalam koalisi tersebut.
Namun, banyak pihak yang mempertanyakan validitas dari permintaan tersebut. Sebagian dari mereka melihat bahwa permintaan ini seolah-olah melupakan semangat reformasi yang menentang politik kongsi dan perpecahan kue politik. Selain itu, terdapat juga opini bahwa pemilihan menteri seharusnya lebih berorientasi pada kapasitas dan kualitas individu yang akan mengisi posisi tersebut, bukan semata-mata berdasarkan jatah partai politik.
Dalam konteks ini, sikap Prabowo-Gibran dalam menanggapi permintaan dari Golkar akan menjadi sangat menentukan. Apakah mereka akan mengutamakan profesionalisme dan independensi dalam menentukan susunan kabinet, atau akan memenuhi permintaan dari partai koalisi sebagai bentuk penghormatan terhadap kerja sama politik?
Sebagai partai politik, Golkar memiliki hak untuk menyuarakan keinginannya mengenai jatah menteri dalam kabinet. Namun, hal ini seharusnya tidak menjadi satu-satunya pertimbangan Prabowo-Gibran. Kualitas, kapasitas, integritas, dan rekam jejak calon menteri seharusnya menjadi faktor yang lebih dominan dalam proses penentuan siapa yang akan menduduki posisi tersebut.
