Di sisi lain, ada kebutuhan untuk menjaga otoritas agama agar tetap relevan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak asasi manusia. Parlemen sebagai lembaga legislatif harus dapat menyerap aspirasi masyarakat, termasuk pendapat dari otoritas agama, namun pada saat yang sama tetap mempertahankan integritas undang-undang yang mengedepankan keadilan dan keberagaman.
Interaksi antara fatwa dan undang-undang di dalam konteks parlemen ini menyoroti realitas bahwa hukum bukan hanya sekedar aturan yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, di mana otoritas agama berperan sangat signifikan. Dalam hal ini, pemahaman yang lebih baik tentang fatwa dan posisi mereka dalam konteks hukum dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati.
