Baru-baru ini, Komite HAM PBB mengeluarkan pernyataan yang mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Pernyataan tersebut menciptakan kehebohan dan ketegangan di kalangan pemerintah Indonesia, sementara delegasi Indonesia memilih untuk bungkam dan tidak memberikan tanggapan apa pun terkait hal ini.
Hal ini menjadi perhatian utama di berbagai belahan dunia, terutama karena Indonesia merupakan salah satu negara demokratis terbesar di dunia dan memiliki pengaruh yang signifikan di tingkat internasional. Perdebatan seputar netralitas Jokowi dalam Pilpres 2024 sudah memasuki fase panas, dengan berbagai pihak yang memiliki pendapat dan pandangan yang beragam.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh anggota Komite HAM PBB, mereka menyoroti beberapa tindakan Jokowi yang dianggap mencurigakan terkait dengan keikutsertaannya dalam Pilpres 2024. Mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan penjelasan yang komprehensif terkait sikap Jokowi dalam konteks Pilpres 2024 dan memastikan bahwa proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan lancar serta transparan.
Pernyataan yang diungkapkan oleh Komite HAM PBB ini telah menciptakan getaran di kalangan politisi dan aktivis di Indonesia. Sebagian pihak mendukung pendapat Komite HAM PBB, sementara yang lain menolak keras pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa Jokowi telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap demokrasi dan punya visi yang jelas bagi Indonesia.
