Selain itu, DPR juga meminta pemerintah untuk mempercepat digitalisasi sistem pertanahan agar lebih akuntabel dan mengurangi celah praktik korupsi di dalamnya. Dengan sistem yang lebih modern dan transparan, diharapkan kasus mafia tanah bisa ditekan secara signifikan.
Kasus mafia tanah telah lama menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Banyak warga yang kehilangan hak atas tanah mereka akibat praktik manipulatif yang melibatkan oknum tertentu. Oleh karena itu, reformasi di ATR/BPN menjadi langkah penting untuk memastikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.
DPR akan terus mengawasi langkah kementerian dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jika tidak ada perbaikan, bukan tidak mungkin akan ada rekomendasi sanksi lebih tegas bagi pejabat yang terbukti terlibat dalam praktik mafia tanah.
