Bob juga mengkritik lambatnya respons kementerian dalam menangani laporan masyarakat terkait sengketa tanah. Ia menilai banyak kasus yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas, menyebabkan kerugian besar bagi warga yang kehilangan hak atas tanah mereka.
- Minimnya Tindakan Tegas dari ATR/BPN
Selain menyoroti keterlibatan oknum, Bob juga mempertanyakan sejauh mana langkah Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah. Menurutnya, hingga saat ini masih banyak kasus yang tidak mendapatkan kejelasan, meskipun masyarakat sudah melaporkannya ke pihak berwenang.
Ia mendesak kementerian untuk lebih transparan dan serius dalam menangani permasalahan pertanahan. Jika tidak ada langkah tegas, maka kepercayaan publik terhadap lembaga pertanahan akan semakin menurun.
"Kalau ini terus dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap ATR/BPN bisa hilang. Kita butuh tindakan nyata, bukan hanya wacana," tegasnya.
- Mendesak Reformasi di ATR/BPN
Menanggapi permasalahan ini, banyak pihak mendukung adanya reformasi besar-besaran di ATR/BPN untuk menghilangkan celah bagi mafia tanah. Salah satu langkah yang diusulkan adalah transparansi dalam pengelolaan data pertanahan dan peningkatan pengawasan terhadap para pegawai yang bertugas.
