Dalam konteks ini, penting untuk dicermati bahwa tanpa adanya penjelasan resmi mengenai kemungkinan keterlibatan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo, spekulasi dan opini publik dapat menimbulkan ketidakpastian politik. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi yang jelas guna menghindari konflik interpretasi dan ketidakpastian di kalangan masyarakat.
Atas dasar hal ini, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai landasan hukum dan kaidah konstitusi terkait kemungkinan peran Jokowi di masa mendatang. Meskipun pemerintahan memiliki fleksibilitas dalam menempatkan seseorang dalam struktur pemerintahan, hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Keterlibatan seorang mantan presiden dalam pemerintahan masa depan perlu dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk potensi konflik kepentingan, konstitusionalitas, serta dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan di pemerintahan. Dalam hal ini, pengalaman Jokowi sebagai mantan presiden dapat membawa kontribusi yang berharga bagi pemerintahan Prabowo, namun kondisi tersebut juga memerlukan pengawasan yang ketat untuk mengantisipasi kemungkinan konflik kepentingan yang mungkin timbul.
Seiring dengan itu, wacana mengenai peran Jokowi dalam pemerintahan Prabowo juga harus memberikan perhatian terhadap perspektif politik dan kepentingan nasional. Penguatan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat dan pembangunan nasional menjadi hal penting yang perlu ditiadakan dalam pembentukan pemerintahan, termasuk dalam konteks keterlibatan mantan presiden.
