Keterlibatan seorang mantan presiden dalam pemerintahan masa depan perlu dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk potensi konflik kepentingan, konstitusionalitas, serta dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan di pemerintahan. Dalam hal ini, pengalaman Jokowi sebagai mantan presiden dapat membawa kontribusi yang berharga bagi pemerintahan Prabowo, namun kondisi tersebut juga memerlukan pengawasan yang ketat untuk mengantisipasi kemungkinan konflik kepentingan yang mungkin timbul.
Seiring dengan itu, wacana mengenai peran Jokowi dalam pemerintahan Prabowo juga harus memberikan perhatian terhadap perspektif politik dan kepentingan nasional. Penguatan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat dan pembangunan nasional menjadi hal penting yang perlu ditiadakan dalam pembentukan pemerintahan, termasuk dalam konteks keterlibatan mantan presiden.
Untuk menjamin legitimasi dan keberlanjutan pemerintahan yang efektif, penting bagi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk merumuskan kebijakan yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Sejalan dengan itu, partisipasi dan keterlibatan Jokowi dalam proses pembuatan kebijakan dapat membawa perspektif yang beragam dan memperkuat representasi demokratis dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam melihat kemungkinan keterlibatan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo, tidak bisa dipungkiri bahwa dinamika politik di Indonesia akan mengalami perubahan signifikan. Penting bagi semua pihak untuk mengedepankan semangat dialog, komunikasi, dan kepentingan bersama guna menciptakan stabilitas politik yang kokoh dan mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
