Tampang.com - Muhadjir Effendy sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berencana mengubah waktu sekolah yang semula enam hari menjadi lima hari dengan alokasi waktu delapan jam perhari. Perubahan jam belajar ini merupakan layanan pendidikan yang akan mulai diterapkan tahun ajaran baru.
Susanto, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki anggapan lain dan menilai bila rencana kebijakan perubahan mengenai waktu sekolah ini diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Indonesia maka akan terjadi degradasi sistem pendidikan nasional.
“Pemerintah perlu memberikan kebebasan sekolah yang memilih model tersebut untuk memenuhi kelompok masyarakat tertentu. Jangan sampai memaksakan model tersebut untuk semua satuan pendidikan di Indonesia,” ungkap Susanto.
Tidak semua sekolah cocok dan perlu diterapkan sistem lima hari belajar. Sistem pendidikan nasional saat ini sudah cukup demokratis dengan memberikan kebebasan dengan bersikap mandiri untuk memilih dan menentukan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama murid di sekolah tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan kesiapan sekolah atau madrasah masing-masing dalam menerapkan sistem pendidikan di sekolahnya.
