Jakarta, Tampang.com – Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan tiga tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban negara menggratiskan pendidikan dasar di sekolah swasta. Tantangan tersebut meliputi pembiayaan sekolah swasta, kapasitas anggaran pemerintah, serta kemandirian dan kualitas sekolah swasta.
"Meskipun selama ini sekolah swasta mendapatkan bantuan negara seperti BOS, nominalnya belum tentu cukup untuk menopang operasional sekolah," kata Hetifah dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (30/5/2025).
Hetifah menilai, alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus ditambah secara signifikan dan pemerintah daerah juga harus menambah alokasi dana tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, lanjut Hetifah, anggaran pendidikan mandatory spending minimal 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBD perlu dialokasikan sesuai prioritas dan tepat sasaran. "Mengusulkan reformasi alokasi dana pendidikan melalui optimalisasi 20 persen anggaran pendidikan dan realokasi dana proyek non-urgent," ujarnya.
