Politisi Partai Golkar ini juga menyarankan skema pendanaan sekolah swasta bisa dilakukan dengan membiayai penuh sekolah swasta berbiaya rendah. Sementara jenis sekolah swasta premium tetap boleh memungut biaya tambahan dengan pengawasan. Hetifah juga mendorong perluasan dan peningkatan nilai dana BOS untuk sekolah swasta dan penyaluran dana ini harus dilakukan tepat waktu dengan menerapkan mekanisme afirmasi berupa tambahan dana khusus bagi sekolah swasta di daerah tertinggal.
"Yang penting dalam pelaksanaan putusan ini adalah konsistensi regulasi dan harmonisasi antara putusan MK no.3/PUU-XXII/2024, UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan. Selain itu Permendikbud terkait BOS juga harus diperkuat," ungkapnya.
Selain anggaran, Hetifah juga melihat ada risiko sekolah swasta kehilangan otonomi dalam pengelolaan jika harus bergantung pada negara, yang bisa mengurangi inovasi pendidikan. Oleh karena itu, Hetifah menegaskan kunci keberhasilan putusan MK terletak pada koordinasi pusat dan daerah dalam pengalokasian dana. Demikian juga peran pemerintah dalam mengawasi implementasi untuk mengakomodasi kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta.
