Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos menyatakan bahwa warga DKI Jakarta tetap bisa mengikuti Pilkada 2024 meskipun nomor induk kependudukannya (NIK) dibekukan oleh Dukcapil. Menurut Betty, warga dapat menunjukkan beberapa dokumen alternatif seperti e-KTP, Kartu Keluarga, Identitas Kependudukan Digital (IKD) ataupun Biodata Kependudukan saat masa coklit Pilkada 2024 digelar.
Dalam sebuah diskusi yang disiarkan langsung di kanal YouTube Perludem pada Rabu (29/5), Betty menjelaskan bahwa pantarlih akan melakukan pembuktian dengan salah satu dari empat jenis dokumen kependudukan tersebut saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga. Hal ini menegaskan bahwa warga yang tidak memiliki NIK yang aktif tetap dapat ikut serta dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, asalkan telah mengurus hak pilihnya dengan aktif.
Betty juga menekankan pentingnya bagi warga untuk memeriksa apakah mereka sudah terdaftar sebagai pemilih melalui situs cekdptonline.go.id. Apabila terdaftar, warga tersebut dapat langsung menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024. Namun, jika tidak terdaftar, Betty menyarankan warga tersebut untuk melaporkan hal tersebut melalui situs yang sama dengan melampirkan salinan e-KTP dalam laporannya.
Lebih lanjut, Betty menjelaskan bahwa pihak KPU akan melakukan pengecekan NIK online untuk memastikan validitas NIK kepada Kementerian Dalam Negeri, sehingga warga dapat didaftarkan sebagai pemilih pada wilayah di mana mereka tercatat sebagai penduduk. Hal ini menunjukkan upaya KPU untuk memastikan bahwa setiap warga yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak tersebut dengan adil dan transparan.
